8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus bergerak maju dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui modernisasi pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis digital. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo) Pemprov Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan komitmennya sebagai bagian dari Tim Perumus dan Pengelola TPP Pemprov.
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk menghadirkan birokrasi yang lebih efisien dan transparan.
Ridwan menyebutkan, Tim Perumus TPP Pemprov ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama, yaitu BKD, Biro Organisasi, BPKPD, Bapperida, Biro Hukum, Inspektorat, dan Dinas Kominfo.
“Sebagai bagian dari tim perumus, Dinas Kominfo Sulbar telah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan modernisasi pengelolaan TPP ASN di lingkup Pemprov Sulbar berjalan terarah. Upaya ini mencakup penguatan infrastruktur digital serta penguatan integrasi data,” kata Ridwan.
Sinergi dan Validitas Data Penentu Keadilan
Menurut Ridwan, transformasi digital TPP ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi kuat dari seluruh OPD. Kunci keberhasilan terletak pada validitas data—mulai dari presensi, beban kerja, hingga capaian kinerja ASN.
“Validitas data menjadi kunci agar aplikasi TPP 2026 memberikan hasil yang adil dan objektif. Olehnya itu, dibutuhkan kerjasama seluruh OPD agar sistem yang akan dibangun dapat diterapkan secara efektif,” tegasnya.
Ridwan menekankan, penerapan TPP berbasis digital memberi manfaat ganda, seperti mengurangi potensi kesalahan manual, mempercepat proses verifikasi, dan memperjelas evaluasi kinerja ASN.
Ia menambahkan, digitalisasi TPP ini melampaui sekadar efisiensi; ini adalah perubahan budaya kerja. Sistem yang transparan dan terukur akan mendorong aparatur menjadi lebih disiplin, produktif, dan fokus pada pelayanan publik.
“Digitalisasi TPP ini dapat memperbaiki budaya kerja menuju birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas,” tutupnya. (Rls)
