
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rakor ini diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kegiatan yang diikuti secara daring pada Kamis (6/11/2025) ini bertujuan memperkuat koordinasi dan memastikan konsistensi penerapan SPM di berbagai sektor layanan dasar, sejalan dengan arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, menegaskan pentingnya Rakor ini sebagai momentum untuk meningkatkan sinergi antar pemerintah daerah.
“Penerapan SPM menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melalui Rakor ini, kita harapkan ada kesamaan persepsi dan langkah nyata dalam mempercepat capaian indikator SPM di seluruh wilayah,” ujar Murdanil.
Murdanil juga menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk terus memperkuat pelaksanaan SPM di berbagai urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, dan ketenteraman.
Rakor ini menjadi ajang penting untuk mengevaluasi capaian implementasi SPM tahun berjalan sekaligus menyusun strategi percepatan pelaporan dan monitoring di tingkat daerah menjelang akhir tahun 2025. (Rls)
8enam.com Media Online Sulawesi Barat