8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memulai langkah awal penyusunan Rencana Aksi Infrastruktur Jangka Menengah 2025–2029 dengan menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025. Rapat ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur selaras dengan Misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Rapat yang dipimpin oleh Arjanto, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, ini bertujuan untuk memetakan prioritas dan mengatasi tantangan pembangunan, mulai dari bendungan, sanitasi terpadu, hingga penanganan jalan rusak dan alih fungsi lahan.
Infrastruktur Prioritas Nasional dan Tantangan Fiskal Daerah
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW, Pranoto, yang hadir secara daring, memaparkan sejumlah program prioritas nasional yang siap diintervensi di Sulbar, termasuk:
Pembangunan bendungan dan jaringan air baku.
Pengendalian banjir.
Pembangunan sekolah rakyat.
Penyediaan fasilitas sanitasi terpadu.
Meskipun mendapat dukungan penuh dari pusat, Bapperida menyoroti tantangan krusial di daerah: keterbatasan fiskal, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sekitar 27,14% dari total penerimaan.
Kemitraan Swasta dan Persyaratan Mutlak
Menanggapi keterbatasan anggaran, Arjanto menegaskan bahwa kemitraan dengan sektor swasta dan pemanfaatan alternatif pembiayaan lainnya menjadi solusi mutlak untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
“Bapperida mendorong pemerintah kabupaten dan dinas terkait untuk menyiapkan dokumen teknis dan lahan agar usulan pembangunan dapat difasilitasi melalui APBN atau kerja sama investasi. Kesiapan dokumen seperti DED, perizinan lingkungan, bukti kepemilikan lahan, dan kelembagaan pengelola menjadi syarat mutlak,” jelas Arjanto.
Isu Strategis yang Mendesak Ditangani
Beberapa isu strategis dan teknis yang dibahas secara mendalam dalam rapat tersebut meliputi:
Percepatan penanganan ruas jalan rusak di Topoyo.
Transisi dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menuju TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).
Kendala operasional IPLT Tabolang karena keterbatasan armada.
Ancaman alih fungsi lahan persawahan di Desa Kuo, Mamuju Tengah.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Bapperida Sulbar berkomitmen menyusun rencana aksi yang inklusif dan terintegrasi, yang diharapkan dapat memperkuat sinergi pusat-daerah demi mewujudkan pembangunan yang kokoh secara fisik dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Rls)
