
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar memulai penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulbar Tahun 2025–2027. Penyusunan peta jalan strategis ini bertujuan menciptakan arah kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga di wilayah tersebut.
Kegiatan konsinyering yang dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, pada Kamis (23/10/2025) ini dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan perwakilan instansi terkait.
Plh Sekprov Junda Maulana menegaskan, roadmap ini sangat krusial sebagai pedoman kebijakan daerah karena dampak inflasi yang luas terhadap daya beli masyarakat.
“Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Namun, kita harus punya arah yang jelas untuk tiga tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus didukung kolaborasi semua pihak. Junda juga menyoroti empat pilar utama yang harus dijaga, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Menurut Junda, persoalan inflasi juga berkaitan erat dengan upaya penurunan kemiskinan dan sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“TPID tidak hanya berbicara soal inflasi, tapi juga penurunan kemiskinan. Karena daya beli masyarakat yang lemah bisa memicu inflasi,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Sulbar mengingatkan agar strategi pengendalian tidak hanya fokus pada Mamuju dan Majene, tetapi seluruh wilayah Sulbar, serta mempertimbangkan strategi seperti subsidi ongkos angkut untuk menjaga kestabilan harga.
Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan dukungan penuh. “Kami sebagai mitra kerja Pemprov Sulbar terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi,” katanya, sembari menegaskan kesiapan BI untuk bersinergi, termasuk dalam program subsidi biaya transportasi.
Diharapkan, roadmap ini akan memastikan kebijakan pengendalian inflasi Sulbar berjalan terukur dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rls)
8enam.com Media Online Sulawesi Barat