
Mamuju, 8enam.com.-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Hal ini diwujudkan melalui rapat internal progres pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digelar pada Senin (20/10/2025).
Rapat yang dilaksanakan di ruang kerja Kalaksa BPBD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah.
Pertemuan tersebut berfokus pada evaluasi capaian penerapan SPBE, pembahasan sinkronisasi data, pemutakhiran sistem informasi, serta perumusan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital di sektor penanggulangan bencana.
Muhammad Yasir Fattah menyampaikan bahwa penerapan SPBE merupakan pilar penting untuk meningkatkan kinerja dan transparansi lembaga.
“Melalui SPBE, kita dorong seluruh layanan dan proses kerja di BPBD Sulbar agar lebih efisien, cepat, dan terintegrasi. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif,” ujar Yasir Fattah.
Ia menegaskan bahwa langkah digitalisasi ini merupakan kepatuhan terhadap instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang secara tegas meminta percepatan transformasi digital di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Setiap OPD harus beradaptasi dengan era digital. BPBD siap mendukung hal ini agar layanan kebencanaan di Sulbar semakin tanggap, transparan, dan terpercaya,” tegasnya.
Melalui rapat progres ini, BPBD Sulbar berkomitmen kuat untuk memperkuat implementasi SPBE dan mendorong kolaborasi lintas bidang. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola penanggulangan bencana yang berbasis teknologi dan memberikan pelayanan publik yang optimal di Sulbar. (Rls)
8enam.com Media Online Sulawesi Barat