8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas fiskal daerah setelah menghadiri Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025.
Kegiatan yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar di Hotel Matos, Mamuju, Selasa (30/9), ini mengungkap sejumlah catatan penting mengenai kesehatan fiskal daerah.
Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah BPKPD Sulbar, A. Kustia Hatta, bersama staf teknis, turut berdiskusi intensif mengenai isu-isu strategis pelaksanaan APBN dan APBD Sulbar selama Triwulan II.
Dua Tantangan Utama Keuangan Daerah
Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahyo Purnomo, menekankan pentingnya sinergi untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan KFR, terdapat dua tantangan fiskal utama di Sulbar:
Pendapatan Daerah Belum Optimal :
Pertumbuhan penerimaan pajak masih menyisakan potensi yang belum tergarap maksimal, terutama dari sektor UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas perpajakan secara optimal. Sementara itu, realisasi PNBP meski tumbuh 160,66% (y-o-y), sangat bergantung pada pendapatan sewa BMN sektor pelabuhan, menunjukkan terbatasnya diversifikasi sumber PNBP.
Realisasi Belanja Modal Jauh di Bawah Target
Realisasi belanja modal APBN dan APBD secara keseluruhan masih di bawah 20 persen dari pagu. Bahkan, tercatat masih ada 44 satuan kerja (satker) dengan pagu belanja modal, namun realisasinya 0 persen karena proses lelang belum rampung.
Selain itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan juga belum terealisasi karena masih dalam tahap pengadaan barang/jasa, dan beberapa pemda belum melengkapi dokumen persyaratan penyaluran melalui sistem OMSPAN.
Komitmen BPKPD : Selaras dengan Pancadaya Pembangunan
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa BPKPD siap mendukung penguatan peran fiskal, mulai dari optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, hingga percepatan transfer ke daerah.
“Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi fiskal daerah dan pusat. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), BPKPD Sulbar memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan APBD yang sehat, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Ali Chandra.
Komitmen ini disebutnya sejalan dengan Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
