Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengambil langkah cepat untuk memastikan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh warganya. Pemprov menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 terkait Anggaran BPJS, bertempat di Ruang Oval, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (29/9/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian integral dari program unggulan “Quick Wins Sulbar Sehat”, yang diinisiasi oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai perwujudan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.”
Rakor Lintas Sektor untuk Perlindungan Masyarakat
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk Kepala BPS Sulbar, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Bapperida, BPKPD, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, hingga Tim Ahli Gubernur.
Kepemilikan jaminan kesehatan ditegaskan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan di Sulbar. Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga perencanaan anggaran BPJS tahun 2026 dapat lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan bahwa forum ini adalah wujud komitmen kolektif.
“Rapat ini bukan sekadar membicarakan angka anggaran, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui sinergi lintas sektor, Pemprov ingin memastikan seluruh warga Sulbar memiliki akses layanan kesehatan yang adil dan merata.
Melalui rakor ini, Pemprov Sulbar bersama mitra strategis bertekad menyiapkan alokasi anggaran BPJS tahun 2026 secara optimal. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tercapainya cita-cita “Sulbar Sehat,” di mana masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani biaya. (Rls)