8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S. Mengga, menanggapi perbincangan publik mengenai imbauan konsumsi pangan lokal sebagai alternatif karbohidrat selain beras. Ia dengan tegas mengajak masyarakat mengubah cara pandang dan kembali menghargai kekayaan pangan lokal yang selama ini terpinggirkan.
”Sumber-sumber pangan nasional kita sebenarnya tidak hanya terikat pada beras. Di masa lalu, pangan kita sangat beragam. Ada dari ubi kayu, sagu, jagung, dan lain-lain,” kata Salim S. Mengga, Rabu, 24 September 2025.
Wagub menyoroti bahwa Sulbar pada masa lalu mampu membangun daerah tanpa bergantung pada beras. Namun, kini masyarakat terlalu mengandalkan nasi. Kondisi seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk menuntut Sulbar untuk kembali pada bahan pangan tradisional yang telah terbukti mampu menghidupi banyak generasi.
Bantah Stigma “Makanan Kelas Bawah”
Salim S. Mengga mencontohkan masyarakat Mandar yang mengonsumsi nasi jagung dan jepa (olahan singkong), yang menjadi favorit karena murah, bergizi, dan tahan lama.
”Saya pribadi besar karena makan jepa, nasi jagung, pisang. Saya bisa masuk tentara, jadi jenderal. Jadi bukan karena makan beras. Gizi dari makanan itu cukup untuk membuat saya tumbuh sehat,” tegasnya.
Ia menyayangkan adanya pandangan yang menganggap singkong dan sejenisnya sebagai “makanan kelas bawah”, padahal banyak produk turunan dari bahan tersebut kini hadir di supermarket dalam bentuk camilan modern dan pangan olahan bernilai ekspor.
Wagub juga menyoroti fluktuasi harga beras yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan terjadi kenaikan saat musim panen. “Kita harus perhitungkan semua ini dan mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pangan lokal yang lebih terjangkau,” pungkasnya.
Salim S. Mengga mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi diversifikasi pangan. Dengan kembali mengonsumsi pangan lokal, masyarakat tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjaga warisan budaya dan kemandirian ekonomi lokal. (Rls)
