8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Polman, 8enam.com.-Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar secara langsung memonitoring penyaluran bantuan benih kakao dan pupuk organik di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas dan distribusi bantuan pemerintah berjalan sesuai standar dan bebas dari penyimpangan.
Monitoring yang dilakukan pada Kamis, 18 September 2025, menyasar beberapa kelompok tani di Polewali Mandar. Sinergi ini merupakan wujud komitmen Pemprov Sulbar dalam memajukan sektor perkebunan, khususnya komoditas kakao yang menjadi andalan daerah.
Pengawasan Menyeluruh untuk Kualitas Terbaik
Kasi Pertimbangan Hukum Kejati Sulbar, A. Oddang Yakub, SH, MH, yang memimpin tim, menegaskan bahwa peran Kejaksaan adalah untuk mengawal dan mendampingi secara hukum agar program ini berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Pendampingan sejak awal sangat penting agar setiap bantuan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Disbun Sulbar, Muliadi, menjelaskan fokus pengecekan di lapangan meliputi kualitas fisik benih kakao dan pupuk organik yang disalurkan. Selain itu, pihaknya juga berdialog langsung dengan kelompok tani untuk mendengar masukan dan memastikan tidak ada kendala dalam distribusi.
Wujud Keseriusan Pemerintah dan Dampak Positif Bagi Petani
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbun Sulbar, Faizal Thamrin SE, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Kejati ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sektor perkebunan dengan integritas tinggi. “Sinergi ini diharapkan setiap rupiah anggaran dapat memberikan dampak nyata berupa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kakao di Sulawesi Barat,” tambahnya.
Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari para petani. Mereka mengapresiasi kehadiran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, yang menumbuhkan rasa optimisme bahwa program bantuan diawasi dengan baik. Dengan pengawasan terpadu ini, diharapkan sistem penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, serta menjadi model pembangunan perkebunan yang berorientasi pada kesejahteraan petani di masa depan. (Rls)
