8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah dinamika nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year Sulbar pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,52%, angka yang relatif stabil dibandingkan wilayah lain.
Hal ini disampaikan oleh Muhammad Nur Dadjwi, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida Sulbar, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual pada Senin, 8 September 2025.
“Kenaikan harga beras, bawang merah, dan bawang putih menjadi pemicu utama inflasi di Kabupaten Majene. Namun, secara umum, tren inflasi Sulbar masih relatif stabil,” ujarnya.
Rakor tersebut membahas strategi nasional untuk pengendalian inflasi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, dan penguatan ekonomi daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menyoroti kondisi sosial di berbagai daerah.
Sulbar dinilai berada dalam zona kondusif, dengan hanya enam aksi unjuk rasa yang tercatat dalam periode 25 Agustus hingga 7 September 2025. Jumlah ini dianggap rendah dan mencerminkan komunikasi publik yang efektif serta respons cepat pemerintah daerah.
Fokus Utama Pemprov Sulbar
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memastikan bahwa hampir seluruh instruksi Mendagri telah dijalankan. Salah satu yang akan segera dilaksanakan adalah doa lintas agama sebagai bentuk kebersamaan.
“Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kami akan mengundang lintas agama untuk berdoa bersama sebagai bentuk kebersamaan menjaga kedamaian Sulbar,” kata Suhardi.
Selain itu, Pemprov Sulbar akan fokus pada tiga pilar utama:
Pengendalian harga komoditas strategis untuk menjaga inflasi.
Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui program yang tepat sasaran.
Menjaga iklim sosial kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Langkah-langkah strategis ini sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, yang menjadikan pengendalian inflasi, stabilitas sosial, dan penurunan kemiskinan sebagai pilar utama pembangunan daerah. (Rls)
