8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dari hasil analisa tim ahli konstruksi dan perkuatan bangunan Universitas Andalas, perbaikan gedung DPRD Sulbar yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu, tidak perlu di robohkan.
“Kita sudah lakukan pengecekan lapangan terhadap gedung DPRD Sulbar ini, nah hasil evaluasi kita bahwa gedung itu masi berdiri nah kita punya pengalaman di padang selama gedung itu masi berdiri itu bisa di perbaiki,” kata Dr. Febrin Anas Ismail, saat di temui di ruang kerja tenda darurat kepala Dinas kominfo Sulbar, Kamis (4/3/21) kemarin.
Ahli Perkuatan Rumah Rakyat dan Assesmen Bangunan Pasca Gempa itu menjelaskan, bahwa dalam proses perbaikan ini ada tahapan-tahan yang harus di lakukan.
“Tahap pertama kita evaluasi jenis kerusakannya. Kerusakan strukturnya, kolomnya baloknya dan seterusnya. Setelah itu kita cek kapasitas yang ada di lapangan itu. Kekuatan betonnya, besinya kita cek,” jelas Dr. Febrin.
Kemudian lanjutnya, dilakukan analisa struktur untuk memastikan gedung itu seberapa kekuatannya setelah di temukan kekuatan sebelumnya kita sudah bisa tentukan dari analisa strukturnya.
“Setelah itu kita bisa evaluasi kenapa dia bisa patah, kenapa dia bisa rusak, itu yang kita analisis kemudian dengan fakta lapangannya, nah setelah itu kita dapatkkan pasti kita tahu penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya adalah upaya perbaikannya sesuai dengan penyebabnya tersebut,” tuturnya.
Lebih jauh Febrin menjelaskan, bahwa di dalam teknik dan perkuatan perbaikannya itu agak tekhnis sifatnya tetapi intinya kita support bangunan itu dan bagunan itu di topang dengan tiang yang sudah di hitung kekuatannya sesuai dengan beban yang ada.
Kemudian di bongkar bagian yang mana retak untuk di kembalikan kekuatannya seperti sebelumnya sesuai analisa struktur yang kita lakukan.
“Nah kalau semua titik-titik yang rusak itu kita perbaiki dengan metode ini, insya allah bangunan itu mempunyai kekuatan yang sesuai yang kita harapkan, bahkan kita bisa perkuat dengan kekuatan gempa yang lebih besar berikutnya,” ucap Febrin.
Febrin juga mengakui, bahwa kalau seperti gedung DPR itu memang perbaikannya termasuk agak berat sedikit tetapi intihnya kita harus evaluasi secara anggaran.
“Artinya kalau metode perkuatan atau perbaikan yang kita lakukan itu ternyata biayanya jauh lebih murah dari membangun yang baru, kenapa kita tidak lakukan perbaikan dan perkuatan saja. Keuntungannya pertama murah, yang kedua cepat karena kalau bikin yang baru kita harus bikin pondasinya, kita harus beli material yang baru semua dan biayanya dari evaluasi kita, bangun baru dengan perbaikan itu 30 persen paling besar biaya perbaikan di banding dengan biaya membangun dengan yang baru,” ungkapnya.
“Bayangkan saja kalau kita punya bangunan gedung seperti DPR itu, katakanlah Rp 100 Milyar maka kita butuh hanya Rp 30 Milyar untuk memperbaikinya sudah selesai dan cepat,” demikian hasil analisa dan evaluasi Dr. Febrin terkait biaya perbaikan dan perkuatan gedung DPR Sulbar.
Dia juga mengungkapkan bahwa selama gedung itu masi berdiri kenapa mesti harus di robohkan kenapa tidak di lakukan perbaikan dan perkuatan bagunan itu tersebut. (edo)
Advetorial
