8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Polemik PTT dan GTT terus bergulir dan memasuki babak baru dimana Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra akan melaporkan BKD Mamuju ke Komisi Informasi Publik (KIP) Sulbar.
Ini dilakukan dalam hal keterbukaan informasi publik adalah jaminan masyarakat dalam membangun sinergi kepada pemerintah atas trasparansi data
“Upaya yang dilakukan oleh HMI cabang Manakarra dalam mengawal polemik tenaga kontrak Mamuju yang saat ini menjadi masalah, tentunya kami telah melakukan upaya pengumpulan data tenaga kontrak yang saat ini dikeluarkan dan ditambah,” kata Ketua HMI Cabang Manakarra, Sopliadi melalui pesan WhatsApp, Kamis (18/7/2019).
Sementara kata Sopliadi, pada pembahasan APBD 2019, DPRD telah mengakui bahwa data tenaga kontrak masih mempunyai kuota yang sama ditahun 2018, tetapi ditengah perjalanan tahun 2019 Pemerintah Daerah telah melakukan pengurangan. Dan langkah itu tidak pernah di koordinasikan kepada pihak DPRD Mamuju dalam rapat pertemuan antara HMI Cabang Manakarra dengan pihak DPRD dan Bupati Mamuju yang pada saat itu bertepanmtan hari jadi Mamuju ke 479.
Sebagai langkah tindak lanjut atas masalah ini lanjutnya, HMI Cabang Manakara telah melakukan permintaan data kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini BKD Mamuju terkait transparansi data tenaga kontrak tahun 2018 dan 2019, tapi terkendala oleh pihak BKD tidak memberikan kerja sama yang baik terkesan menutup-nutupii atas data tersebut.
“Sehingga kami akan melakukan upaya pelaporan di Lembaga Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulbar sebagai langkah Hukum atas dugaan menyembunyikan data oleh Pihak BKD Mamuju,” tegasnya. (edo)
