8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Soal insentif GTT dan PTT yang hingga saat ini belum dibayarkan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Muh Asri Anas siap mendampingi, mengawal dan memperjuangkan insentif GTT dan PTT di Sulawesi Barat sampai ketingkat pusat.
Hal tersebut di sampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulbar di sela-sela kesibukannya saat menggelar rapat konsolidasi DPW PAN Sulbar bersama DPD PAN Kabupaten Mamuju di kantor DPW PAN jalan Jenderal Sudirman, Senin, (13/8/2018).
Persoalan GTT dan PTT kata Asri, hingga hari ini belum di bayarkan, pihaknya sudah menyampaikan sample dokumen PTT dan GTT ke tingkat menteri saat Rapat Kerja di Jakarta.
“Ini harus di selesaikan dengan bijak, karena memang tandatangan seorang Kepala Dinas adalah pengakuan secara administrasi pemerintahan, tidak boleh memihak,” ujarnya.
Menurutnya Persoalan ini provinsi tidak boleh mengabaikan, karena itulah resiko Undang-Undang 23, Undang-Unadang 32 tentang pelimpahan 12 kewenangan ke provinsi. Oleh karenanya kata Asri Ana, hal tersebut gak boleh dianggap biasa.
Contoh saja lanjutnya, kabupaten mamasa GTT dan PTT Awalnya berjumlah 2000 orang, setelah di verifikasi yang benar-benar aktif mengajar hanya 1000 orang mereka berani bertaruh, dan mereka rata-rata ada SK sekolah dan SK bupati sebelum di SKkan oleh provinsi.
Sehingg memurutnya, langkah 1 yang dilakukan sekarang oleh gubernur istilahnya membayar yang 900 secara bertahap itu bagus. Tetapi ini kita mau berjuang agar sekitar 3000 orang itu bisa di bayarkan di perubahan anggaran jadi saya akan mendengar aspirasi mereka. Merekakan tidak mintaji harus di bayarkan ini hari yang penting ada kepastian.
“Saya tidak pernah menemukan sekolah mengatakan mengeluh, tentang keberadaan guru PTT,dan GTT hampir semua sekolah mengatakan kita butuh, itulah yang menurut saya sehingga saya tidak pernah mau mundur memperjuangkan ini, minimal sekali ending saya, harus mengawal,” pungkasnya (edo)
