8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Kesal karena 7 bulan belum terima gajih, Ratusan massa dari aliansi cinta guru Pegawai Tidak Tetap mendatangi kantor Deeam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Kamis (4/7/2018).
Sebelum mendatangi gedung DPRD, ratusan guru PTT berorasi di bundaran jalan arteri Mamuju. Mereka memprotes akibat gaji mereka sudah tujuh bulan belum dibayarkan dan SK honor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gubernur Ali Baal Masdar sampai saat ini belum keluar.
“Tujuh bulan gaji kami tidak dibayarkan kami ini GTT dan PTT merasa tertindas,”ujar Ashar salah satu perwakilan massa saat melakukan orasi.
Ashar katakan, SK dan gaji yang sama sekali belum diterima para guru PTT tersebut berkebalikan dengan kondisi para PTT di lingkup Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat. Sementara gajih tenaga honorer yang bekerja di Dinas Pendidikan sudah menerima gajih sejak sebelum Idulfitri lalu.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar pemerintah provinsi Sulawesi Barat segera menerbitkan SK penempatan guru honorer sesuai SK Gubernur tahun 2017. Selain itu, massa juga meminta agar SK penempatan guru honorer ditandatangani oleh Gubernur, Ali Baal Masdar, bukan dari Dinas Pendidikan dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018. Terakhir, mereka juga menuntut penggajian guru PTT tidak dibayarkan berdasarkan jam mengajar, melainkan sesuai dengan UMP provinsi Sulawesi Barat.
Di hadapan ratusan massa aksi, Plt Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Arman Salimin mengatakan, pihaknya telah membentuk tim terpadu untuk melakukan pendataan guru PTT di setiap sekolah yang ada di Sulawesi Barat.
“Kami banyak menemukan di lapangan namanya terdaftar honorer di sekolah, tetapi orangnya tidak pernah masuk,” ungkap Arman.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Nasional provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo mengaku belum bisa berbuat banyak lantaran dirinya merupakan pejabat baru di dinas tersebut.
Ia menjelaskan, hasil verifikasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebutkan, dari total Guru PTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Sulawesi Barat sejumlah 2.170 orang. Sementara yang dianggarkan di tahun 2018 hanya 925 orang dari enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yang akan gajinya akan dibayarkan selama 7 bulan.
“Sehingga saya panggil bendahara kalau sistem pembayaran tahun kemarin kira-kira bagaimana. Sementara tenaga honorer guru ada sebanyak 2.170 orang,” urai Arifuddin.
Yang juga jadi persoalan, kata Arifuddin, berdasarkan usulan para kepala sekolah dari enam kabupaten di Sulawesi Barat, ia menerima usulan agar diterbitkan SK sebanyak 3.802 orang.
“Ada data kami lihat di sekolah SMA 3 Majene yakni guru PTT 91 dan pegawai 8 orang. Sementara jumlah siswanya hanya berapa orang,” tuturnya.
Usai mendengar penjelasan dari perwakilan DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Barat itu, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. (*/Naf)
