Mamuju, 8enam.com.-Untuk mencegah kesimpang siuran informasi saat terjadi bencana, Kapolda Sulbar sarankan kepada pihak pemerintah untuk membuat posko pusat informasi setiap terjadi bencana.
Hal tersebut di sampaikan Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Baharudin Djafar saat Coffe Morning yang dilaksanakan di Aula Vidcom Polda Sulbar dan dihadiri perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Amri Sulo, Sekertaris Dinsos Kabupaten Mamuju Aroel, pejabat utama Polda Sulbar, dan puluhan awak media. media cetak elektronik dan Online, Rabu (4/4/2018).
Dalam sambutannya, Kapolda Sulbar mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Dinsos Kabupaten Mamuju dan Dinsos Provinsi untuk mencarikan solusi terkait permasalahan yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Mamuju yakni banjir bandang yang mengakibatkan puluhan rumah rusal dan ratusan warga harus mengungsi.
“Yang akan kita bicarakan saat ini adalah penanganan masalah korban banjir bandang. Kita undang wartawan, karena Wartawan jauh lebih banyak pantauanya di lapangan. Yang utama bagi kami adalah solusi. Solusi yang baik yang harus ditempuh, dan bisa kita jalankan secara bersama-sama dan secara rasional,” kata Kapolda.
Kapolda juga minta pengertian kepada semua pihak, untuk tidak beranggapan bahwa Polisi tidak punya kerjaan sehingga mengurusi korban banjir, sebab korban banjir ini merupakan tanggungjawab bersama.
“Para korban banjir yang direhabilitasi ini penting diperhatikan semaksimal mungkin. Mohon bapak dari Pemda bisa kirim surat kepada lembaga Psikolog, kemudian kepada penyuluh departemen Agama, Direktur Binmas Polda Sulbar agar menurunkan orangnya melalukan pembinaan. Sebab, Perlu disentuh warga korban banjir yang direhabilitasi itu,” pintanya.
“Pemda harus mengundang beberapa unsur lintas instansi termasuk wartawan untuk mengukur apa yang sudah kita lakukan, dan merancang kedepannya apa lagi yang harus kita selesaikan,” tambahnya.
Sementata Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju mengatakan, semua warga yang ada di Simbuang Satu dan Simbuang Dua, Lingkungan Sese dan Karema, semua sudah tercover. Pihaknya mengaku telah bekerja sama dan membuka posko induk saat pasca banjir.
“Semua data-data dari Tagana, walaupun ada yang belum terdata, kami terbantu dengan data-data dari RT, RW dan kepala lingkungan setempat, dan Alhamdulillah semua kita masukkan,” ujarnya.
Terkait data rumah yang rusak, pihaknya mengaku belum bisa memberikan jawaban soal data rumah yang rusak dan mana yang sudah mendapat bantuan, karena khususnya di Simbuang itu adalah lokasi pinjaman, sehingga sulit untuk diberikan bantuan.
“Kami dari pihak Pemda mamuju akan mencari solusi atas dampak banjir ini. Untuk total yang kami peroleh sebanyak 3.526 jiwa korban banjir. Soal sinerji data antara dinas kabupaten dan provinsi, yang pasti kami semua turun pada saat 22 maret saat pasca terjadinya banjir, kita langsung data dan perbaiki datanya,” ujarnya (edo)